Law Enforcement of Paper Rupiah Mutilation Practice from the Perspective of Law Number 7 of 2011 Concerning Currency and Jarimah Ta’zir

Abstrak

Praktik mutilasi uang rupiah kertas sangat berbahaya. Praktik ini tak hanya merusak mata uang, namun juga berupaya memalsukannya. Kemunculan praktik ini tidak hanya mengguncang stabilitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan kelemahan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap praktik ini masih terbilang lemah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum pada praktik mutilasi uang rupiah kertas yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, serta tinjauan terhadap UU Mata Uang dan hukum Islam, yaitu jarimah ta’zir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang selalu proaktif dan gencar melakukan edukasi, sosialisasi, imbauan, dan bekerja sama dengan pihak penegak hukum lainnya. Praktik ini menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah melanggar beberapa pasal, yaitu Pasal 25 Ayat 1, Pasal 26 Ayat 1, Pasal 35 Ayat 1, Pasal 36 Ayat 1, Pasal 38 ayat 1 dan 2, Pasal 40 Ayat 1, serta Pasal 41 Ayat 2 dan jika menurut jarimah ta’zir, pemerintah Indonesia menerapkan hukuman ta’zir berupa hukuman penjara, hukuman denda, maupun pidana tambahan pencabutan izin usaha atau perampasan barang tertentu.