PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)

Abstract

Kasus pernikahan di bawah umur Lutviana Ulfa dengan Syeikh Puji yang menjadi bahan pemberitaan dan headline di sejumlah media cetak harian di semua kota juga memberikan sebuah gambaran dilematis lain dari kisah pernikahan di bawah umur lainnya di Indonesia. Begitu pula kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada pembuka tahun 2009 yang terjadi di kabupaten Maros, tepatnya di Desa Bonto Marannu yang melibatkan seorang kakek berumur 63 tahun yang bernama Daeng Naning dengan gadis 12 tahun bernama Nurlina dengan berbekal uang 5 juta rupiah dan beras 100 kilogram. Dalam kasus ini Nurlina dipaksa kawin dikarenakan Faktor ekonomi keluarganya. Demikian juga perkawinan yang terjadidi tahun 2017 peristiwa mutakhir yang menghebohkan antara nenek 75 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Pernikahan di bawah umur ini akan mengalami kendala yang berat, dan dipastikan akan terus terjadi sampai kapan dan dimanapun di negeri ini. Selain itu faktor-faktor lain semisal tidak adanya konsekuensi pidana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ketidaktegasan sejumlah Undang-Undang memberikan batasan umur tentang kedewasaan maupun anak-anak, serta ketidakjelasan rumusan pemidanaan dan efek delik aduan dalam KUHP (pasal 288 dan 290 ayat 2) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (pasal 82 dan 88) yang ditujukan pada pernikahan di bawah umur dapat menjadikan efektifitas pemidanaan tidak akan berjalan baik