KAJIAN HUKUM DAMPAK REGULASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA
Abstract
Pembangunan bidang ekonomi sangat ditunjang oleh alat trasnportasi dan sarana serta prasarana dan kemajuan hukum suatu negara merupakan cita-cita semua bangsa, yang merupakan kekuatan utama dalam mendorong perkembangan suatu negara, terutama Indonesia. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepualauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kemajuan suatu negara terutama negara kepulauan seperti Indonesia alat transportasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjangkau setiap pulau atau daerah tersebut dengan cepat, hal ini tentu membutuhkan suatu perhatian dan peraturan dari pemerintah untuk mengatur sehingga penerbangan menjadi hal yang menyenangkan bagi semua penggunanya.olehnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan No 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan (Delay) pada Badan usaha angkutan udara Niaga berjadwal di Indonesia.References
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, PT, Gunung Agung, Jakarta. 2002
----------------, Menguak Realitas Hukum, Kencana Media, Jakarta. 2002
Martono, Hukum Udara Nasional dan Internasioanl, Raja grafindo, Jakarta, 2012.
Martono, Hukum Udara Perdata, Raja Grafindo, Jakarta. 2013.
Marhaeni Rio siombo, Hukum lingkungan dan pelaksanaanya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Kompas, Jakarta. 2012.
Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Aditama, Bandung. 2012
Luhut Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Djambatan, Jakarta. 2003
Philippe Nonet, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung. 2010
Satjipto Raharjo,2009, Penegakan Hukum, Genta Publising, Jakarta.
--------------------, Sisi Sisi lain Dari Hukum, Kompas, Jakarta. 2009
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang perlindungan konsumen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Peraturan presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang kedudukan tugas dan Peraturan Menteri Perhubungan No 89 Tahun 2015 tentang penangan keterlambatan penerbangan pada Bandan usaha angkutan udara, Bandung. Panduan Bantuan Hukum, 2006 YLBHI
The authors of a work hold the copyright and grant the Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan the right of first publication. The work is also licensed under the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which enables others to share the work while acknowledging the authorship and initial publication in the journal. The authors can make separate contractual agreements for the non-exclusive distribution of the published version of the work, such as by posting it to an institutional repository or editing it for a book, with an acknowledgment of its initial publication in this journal. Authors are allowed and encouraged to post their work online, such as in institutional repositories or on their website, before and during the submission process. This can lead to productive exchanges and greater citation of the published work.
