KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Abstrak

Posisi perempuan di dunia politik terkesan hanya memainkan peran sekunder, padahal secara regulatif, perempuan telah diberikan keistimewaan melalui pengaturan kuota 30% untuk pencalonan anggota legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan normatif syar’i. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar mencapai 26% (13 orang) dari total 50 orang jumlah anggota DPRD Kota Makassar. Secara kuantitaif, angka tersebut belum memenuhi kuota 30% yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem kaderisasi partai politik, minat perempuan untuk terlibat, dukungan keluarga, dan mahalnya biaya politik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengaturan mengenai kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif hendaknya tidak dimaknai secara tekstual sesuai dengan teks al-Qur’an maupun hadis, tetapi harus didasarkan pada kemampuan kepemimpinan.