EKSISTENSI ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi asas good governance dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditinjau dari Hukum Tatanegara Islam di Desa Bolang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif syar’i dan yuridis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemilihan kepala Desa di Desa Bolang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa asas good governance yang belum sepenuhnya diterapkan, khususnya asas kepastian hukum dan transparansi. Faktor yang memengaruhi proses pemilihan kepala desa antara lain tingkat pendidikan masyarakat, faktor geografis, dan ketersediaan biaya. Pada prinsipnya, pengambilan keputusan ditingkat panitia pemilihan dengan jalan musyawarah telah sejalan dengan prinsip salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Islam yaitu syura.
Kata Kunci: Good Governance; Hukum Tata Negara Islam; Pemilihan Kepala Desa
Referensi
Buku
Kartapradja, Koswara. Otonomi Daerah, untuk demokrasi dan kemandirian Rakyat, (Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2002).
HAW, Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia; Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2005).
Prayogo, R. Tony, Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa, 2015).
Rahmiati, Terampil Menulis Karya Ilmiah, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
Yuwono, Teguh, Manajemen otonomi daerah, pusat kajian otonomi daerah dan kebijakan publik (Puskodak), (Semarang: UNDIP, 2001).
Jurnal
Arsita, Rezky dan Suyuti M. Gazali. Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Perspektif Siyasah Syari’iyyah, Iqtishaduna, Volume 1 Nomor 1 (Oktober, 2019).
Hasan, Hamzah, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, al-Daulah, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
Ilyas, Musyfikah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal al-Qadau, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).
Iqbal, Andi Muhammad dan Sastrawati Nila, Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Jurnal Siyatuna, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2020).
Khalik, Subhan, Hukum Islam dan Penggunaan Telematika di Indonesia, al-Daulah, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
Kurniati, Fikih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, al-Daulah, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
Kurniawan, Indra dan Rahman Arif, Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kecamatan Pangakajene Kabupaten Pangkep, Shautuna, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
Lismawati dan Mustafa Zulhas’ari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mappagau Sihanua Di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai, Shautuna, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
Musyahid, Idrus, Achmad, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin, al-Daulah, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
Risal, Muhammad Chaerul, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>
Safriani, Andi, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurisprudentie Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).
----------------, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2020).
Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang- Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, El-Iqthisadi, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).
Wijaya, Abdi, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, Jurnal al-Daulah, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-nc4.footer##