PERAN DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) KOTA MAKASSAR DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH
Abstrak
KPPU adalah lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah, dalam menangani dan menyelidiki perkara persaingan usaha, meskipun bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga quasi-yudisial dengan wewenang eksekutorial, KPPU Makassar menghentikan kasus dugaan monopoli proyek tambang pasir laut Makassar karena laporan tidak memenuhi syarat kelengkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 1/2019. Lima jenis bukti yang diperlukan adalah saksi, dokumen, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terlapor. Koalisi Selamatkan Laut Indonesia (KSLI) dibantu oleh LBH Makassar. Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi KPPU Makassar dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat menurut Siyasah Syar'iyyah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPPU Makassar melakukan sosialisasi, audiensi, advokasi kebijakan, forum jurnalis, diskusi akademis, dan pengawasan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat
Referensi
Jurnal
Abdullah, Dudung. Konsep Manusia Dalam Al-Qur’an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi) Al-Daulah volume 6, nomor 2 (Desember, 2017).
B. Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir” Al-Daulah volume 7, nomor 1 (Juni, 2018).
Hisbullah. “Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia.” Al-Qadau volume 7, nomor 2 (Desember 2020).
Kurniati. “Polemic of power in islamic law perspective.” Al-Risalah volume 20, nomor 2 (November 2020).
Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci” Al-Daulah volume 7, nomor 2 (Desember, 2018).
Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).
Oktapiana, Adelia dan Hamzah Hasan. "Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasah Syar’iyyah." SIYASATUNA volume 3, nomor 1 ( Januari 2022).
Sastrawaty, Nila. “Hukum Sebagai Integrasi Pertimangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan”, Al-Daulah, volume 1, nomor 1 (Desember, 2012).
Sinilele, Ashar. “Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah Di Kota Makassar” El-Iqtishady volume 1, nomor 2 (Februari 2019).
Sohrah. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur’an)” Al-Daulah volume 4, nomor 1 (Juni, 2015).
Tenripadang, Andi. “Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah” Al-Daulah volume 3, nomor 2 (Juli 2022).
Wijaya, Abdi. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." Al-Daulah volume 7, nomor 2 (November, 2018): h. 234-248
Buku
Asshidiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: Konpres, 2008).
Kamal Rokan, Mustafa. Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2013).
Margono, Suyud. Hukum Anti Monopoli. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Mubyarto. Otonomi atau Federalisme. (Jakarta: Sinar Harapan, 2010).
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
Rahmiati. Terampil Menulis Karya Ilmiah. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
Peraturan
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil menteri.
Website
Ian Ardiansyah, Pelaku Usaha Clothing Brand Wonderwall, wawancara, Makassar, 14 Juni 2022.
Yunan Andika, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kanwil VI Kota Makassar, wawancara, Makassar, 13 Juni 2022