OTORITAS FATWA MUI TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat dan Kedudukan Fatwa MUI dalam pembentukan kebijakan pemerintah di Indonesia serta untuk menganalisis pembentukan kebijakan pemerintah terhadap pengaruh  fatwa MUI yang di telaah dalam pandangan Siyasah Dusturiyah . Permasalahan dalam penelitian ini yakni otoritas fatwa MUI dalam mempengaruhi politik hukum di indonesia sedangkan prosedur pembentukan fatwa MUI tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan teologi normatif  syar’i. Sumber data primer dan sekunder seperti : UUD, Fatwa MUI, al-Qur’an, hadist, jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Urgensi fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat sebagai bimbingan dalam menemukan jalan keluar terkait permasalahan  dengan menggunakan metodologi yang sistematis berdasarkan dalil-dalil yang kuat demi kemaslahatan masyarakat umum khususnya umat Islam. 2) Fatwa MUI dalam kedudukannya terhadap pembentukan kebijakan merupakan unsur infra struktur yang berada dalam golongan kelompok kepentingan institusional (Interest Group Instittusional). 3) Fatwa MUI merupakan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat. Sehingga  fatwa MUI hadir untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat khususnya umat Islam yang  disebut  lembaga ifta’.