PELANGGARAN ETIKA RANGKAP JABATAN NOTARIS DI MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH JINAYAH

Abstrak

Pelanggaran etika rangkap jabatan notaris merupakan suatu polemic yang banyak menimbulkan perdebatan diberbagai kalangan dan kerap menjadi perbincangan hangat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran etika rangkap jabatan notaris di Makassar ditinjau dengan perspektif siyasah jinayah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research), sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan Teologi Normatif (syar’i) dan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, setelah melalui penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran rangkap jabatan Notaris di Makassar. Adapun bentuk rangkap jabatan Notaris di Makassar pada umumnya menjabat sebagai Dosen dan PPAT. Namun, jabatan tersebut bukan kategori larangan rangkap jabatan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kedua, Tidak adanya penemuan rangkap jabatan Notaris di Makassar, maka selama ini tidak ada penjatuhan sanksi bagi Notaris yang merangkap jabatan. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran rangkap jabatan Notaris berupa sanksi berat yaitu berujung pada pemberhentian tidak hormat bersamaan dengan pencabutan surat SK oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasar pada prosedur penegakkan sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran etika rangkap jabatan. Berbeda halnya dengan sanksi pelanggaran rangkap jabatan Notaris dalam Islam, berupa kemurkaan Allah kepadanya. Sebab Notaris yang melakukan pelanggaran sama halnya dengan pengingkarannya terhadap sumpah jabatan.