TINJAUAN DUE PROCES OF LAW ATAS TINDAKAN PENEGAK HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI MASYARAKAT PAPUA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
Abstract
Law enforcement in Papua is not running in accordance with the values of legal philosophy, and the struggle of the Papuan people for justice is still not over. The many cases of law enforcement officers using violence and cruelty against the Papuan people show a tendency towards prejudice in the field of law enforcement. This study seeks to determine the actions of law enforcement officials against the Papuan people in accordance with the principle of due process of law and the perspective of siyasah syar'iyyah towards law enforcement officials for discrimination against the Papuan people through the use of library research, with a normative syar'i and normative juridical approach. The results of this study indicate that the actions of law enforcement against the Papuan people often spark controversy because they are considered to violate the principles of due process of law in several cases handled without following established protocols. The importance of upholding the ideals of justice and equality and the protection of human rights is emphasized in siyasah shar'iyyah. To uphold the dignity of the rule of law, the government and law enforcement agencies must take a firm stance against prejudice against Papuans and must also improve the standard of legal education provided to law enforcement officials.
References
Jurnal
Akbar, Hairul dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 3, no. 3 (2021).
Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23, no. 3 (2011).
Jafar, Usman. "Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis Dengan Pendekatan Siyasah Syar’iyah)." Jurnal Al-Hikmah 12, no. 1 (2011).
Khalik, Subehan. "Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam." Jurnal Al-Daulah 6 (2016).
Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 17, no. 1 (2013).
Larissa, Dea. "Sinergitas DJBC Dan Kepolisian Dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam." DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 20, no. 2 (2022).
Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 22, no. 01 (2019).
Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (2021).
Mukhoyyaroh. "Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an." Jurnal Studi Al-Qur’an 15, no. 2 (2019).
Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 2, no. 1 (2021).
Salihah, Ulfatus dan Rahmatiah HL. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 2, no. 1 (2021).
Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum’, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 3, no. 1 (2014).
Sastrawati, Nila. '‘Hukum Sebagai Sistem Integrasi: Pertimbangan Nilai “Keperawanan” Dalam Kasus Perkosaan." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, no. 1 (2012).
Syamsuddin, Darussalam. "Transformasi Hukum Di Indonesia." Al-Qadau 2, no. 1 (2015).
Tenripadang, Andi. "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional." DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 14, no. 1 (2016).
Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 2, no. 1 (2020).
Buku
Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
Suseno, Frans Magnis. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HakAsasi Manusia RI, 2003.
Trianto, T dan Triwulan Tutik. Falsafah Negara Dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
Ahmad Fahani Rosyadi dan Villarian Burhan. Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2021): 2.
Website/Internet
Greenpeace Indonesia. Hentikan Rasisme, Diskriminasi dan Kekerasan pada Rakyat Papua. Diakses 22 Maret 2023, https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3564/hentikan-rasisme-diskriminasi-dan-kekerasan-pada-rakyat-papua/
KontraS. Catatan Hari TNI 2021: TNI Makin Masif Mencampuri Domain Sipil. Diakses 25 Maret 2023. https://kontras.org/2021/10/05/laporan-hari-tni-2021-tni-makin-masif-mencampuri-dominan-sipil/
KontraS. Catatan Hari HAM 2021: HAM Dikikis Habis. Diakses 25 Maret 2023. https://kontras.org/2021/12/10/catatan-hari-ham-2021-ham-dikikis-habis/
KontraS, Kwitangologi #IX: Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan!. Diakses 25 Maret 2023. https://kontras.org/2022/07/29/kwitangologi-ix/
Peraturan
Republik Indonesia, Undang – Undang 1945
Republik Indonesia, Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
![Lisensi Creative Commons](<a%20rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/"><img alt="Lisensi Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />Ciptaan disebarluaskan di bawah <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a>.)