KONSTITUSIONALITAS JABATAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Abstrak

Pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden yang bertujuan untuk membantu menteri dalam penyelenggaraan urusan kementerian pada kementerian tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi pengangkatan wakil menteri di indonesia dan bagaimana keabsahan pengangkatan wakil menteri dalam pandangan siyasah dusturiyah. Permasalahan dalam penelitian ini terdapat pada Pasal 10 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara sebagai legalitas pengangkatan wakil menteri pada frasa “penanganan secara khusus” dalam pasal tersebut tidak menerangkan dengan jelas dan rinci penanganan secara khusus bagaimana yang dimaksud, sehingga hal ini dapat berpotensi hanya sekedar bagi-bagi jabatan, karena kita ketahui jabatan wakil menteri adalah jabatan politis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Sumber data primer dan sekunder adalah literatur seperti : UUD 1945, putusan-putusan, al-Qur’an, karya ilmiah, para akademisi hukum, kamus hukum, opini, majalah. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Urgensi pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh presiden adalah untuk mendampingi beberapa menteri yang memiliki beban kerja lebih besar pada kementerian tertentu. 2) Kedudukan wakil menteri dalam ketatanegaraan indonesia adalah sebagai badan yang membantu kementerian, meski jabatan wakil menteri tidak diatur dalam UUD 1945 tidak berarti dilarang, dari sisi substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam situasi ini karena berlakunya asas umum di dalam hukum “sesuatu yang tidak di perintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan”. 3) Keabsahan pengangkatan wakil menteri dalam pandangan siyasah dusturiyah terletak pada kewenangan mengangkat/memberikan jabatan oleh kepala negara atau khalifah yang sama-sama memiliki hak prerogatif, serta terdapat kemiripan pada kriteria persyaratan menjadi seorang wakil menteri.